Assalamualaikum Wr. Wb.
Halo, apa kabar, Sobat Bedug? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah, amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke haribaan Allah SWT atas tiap napas yang dihembuskan dan nikmat yang dikaruniakan. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.
Pada edisi sebelumnya, buletin Bedug mengangkat tema Demitologisasi Bencana. Terjadinya bencana alam yang beruntun di Indonesia menimbulkan berbagai perspektif masyarakat dalam menyikapinya. Ada yang menanggapinya lewat kacamata saintis dan lainnya melihat secara agamis. Namun, di luar dua tanggapan itu muncul sebagian tanggapan yang cenderung kurang logis dengan menyangkutpautkan antara bencana alam dan isu-isu perpolitikan. Ditambah menjelang pilpres 2019, masing-masing kubu menggunakan penafsiran yang ngawur untuk menjatuhkan lawan politiknya. Hal tersebutlah yang menjadi pemantik upaya untuk penjernihan nalar antara perspektif sains dan agama atas bencana alam yang terjadi.
Kali ini, buletin Bedug ingin menyikapi keributan masyarakat Indonesia yang terus saja terjadi dan seolah semakin menjadi-jadi. Entah apa yang mendalangi hal ini, tapi diketahui pasti fenomena ini terjadi sejak awal ramainya perbincangan pilpres 2019. Perbincangan itu memunculkan dua kubu pendukung capres-cawapres yang berdiri dengan subjektivitasnya masing-masing. Di-tambah, timbulnya kasus-kasus yang mencoba mendramatisasi jalannya pemilu yang baru akan berlangsung beberapa bulan ke depan membuat ajang pemilu tampak memilukan.
Masyarakat yang berlebihan saat mengekspresikan pendapatnya juga menjadi penyebab fenomena-fenomena tersebut tak kunjung surut. Hal ini bukan bermaksud membatasi kebebasan masyarakat dalam berpendapat, namun alangkah baiknya bilamana etika kritik (berpendapat) itu bisa diterapkan. Supaya kritik dapat disampaikan dengan baik, bukan malah memperkeruh persoalan. Dengan landasan kebebasan berpendapat pula, masyarakat jadi merasa berhak untuk mengetahui segala hal yang terjadi, padahal realitanya tidaklah demikian.
Mudahnya pengaksesan medsos juga membantu tersalurnya pendapat mereka melalui dunia maya, meskipun opini yang disampaikan hanyalah sebatas pendapat kosong dan tak berbobot. Tak dipungkiri anekdot dari ‘sarjana netizen’ versus sarjana perguruan tinggi lebih sering dimenangkan oleh sarjana ‘alumnus dunia maya’. Sebab, netizen yang hanya berbekal bakat ‘cuitan’ saja bisa membantah seorang yang ahli dalam bidangnya. Sebagai contoh dr. Tompi, seorang ahli bedah plastik yang argumennya mendapatkan bantahan oleh petinggi dewan legislatif dari pihak oposisi; Fadli Zon, dan Fahri Hamzah dalam kasus berita hoaks RS.
Fenomena-fenomena tersebut—setidaknya menurut hemat kami—terjadi dikarenakan matinya kepakaran dan hilangnya hierarki keilmuan masyarakat. Itulah yang menjadi pemantik dalam pembahasan tema kali ini. Para penulis dalam rubrik yang berbeda kali ini berusaha mengulas sebab masyarakat berperilaku keminter dalam segala hal, tanpa mengetahui secara tuntas duduk persoalan serta membahas solusi yang efektif atas hal itu. Selain itu, kami berusaha untuk me-nelisik pengabaian hierarki keilmuan yang seharusnya bisa diketahui oleh masyarakat agar tidak salah kaprah manakala mengekspresikan asas kebebasan dalam berpendapat.
Walhasil, untuk merepresentasikan kebebasan berpendapat, seseorang perlu tahu etika dan mempunyai pengetahuan yang mumpuni, supaya hierarki keilmuan juga terealisasikan di dalamnya. Sila membaca dan semoga dapat mencerna apa yang hendak kami sampaikan. Tabik!
Kru Buletin Bedug
