Opini

Pembakaran Al-Quran dan Resolusi Paradigma Kebebasan

Rasmus Paludan, ekstremis sayap kanan sekaligus pemimpin partai Stram Krus, melakukan aksi pembakaran salinan al-Quran pada bulan Januari silam. Insiden yang dilakukannya menuai kecaman dan berbuntut panjang. Hingga saat ini, berbagai penyelesaian tengah diusahakan oleh berbagai pihak, di antaranya melalui upaya hukum. Di sisi lain, sebagian pihak memuji tindakan aktivis anti-Islam tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang diapresiasi.

Dalam wacana kontemporer, kebebasan merupakan bahan perbincangan yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Dalam pandangan filsafat eksistensialisme, kebebasan erat kaitannya dengan kesadaran transenden manusia untuk melakukan segala aktivitas yang dikehendakinya. Dengan istilah yang lebih sederhana, kebebasan adalah being-for-itself, yakni dengan melepas diri dari belenggu dogma dan kecemasan. Itu mengapa pembahasan ini akan senantiasa sejalan dengan spirit manusia modern yang menjunjung spirit demokrasi melawan autokrasi. Keduanya sama-sama berjalan dalam perjuangan melawan segala sesuatu yang mengekang.

Albert Camus, seorang eksistensialis, percaya bahwa kebebasan tak lain ada untuk menciptakan ruang yang lebih baik bagi manusia. Namun demikian, dia sendiri menyadari bahwa untuk merealisasikan ruang tersebut, tidak sesederhana menyuarakan kebebasan. Pada kenyataannya, setiap kali wacana kebebasan digaungkan, di saat itu pula kebebasan menyayat kebebasan eksistensial orang lain. Wacana kebebasan malah menjadi kontraproduktif. Alih-alih menciptakan kehidupan manusia yang kondusif, ia malah membenturkan dua eksistensi transenden yang berbeda dengan satu spirit yang sama.

Dalam kasus pembakaran al-Quran di atas, misalnya, muncul sikap yang pro-kontra atas insiden tersebut. Menanggapi isu di atas, PBB telah mengadakan pertemuan (25/07), dengan para perwakilan dewan dari berbagai macam negara. Forum tersebut memutuskan agar seluruh negara di dunia membuat undang-undang yang dapat memidanakan segala tindakan kebencian yang mengatasnamakan agama. Sementara itu, Uni Eropa menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan meminta PBB untuk mengkaji ulang hasil pertemuan tersebut.

Selama ini, sumber hukum yang menjadi rujukan utama persoalan kebebasan adalah Deklarasi Universal PBB tentang HAM (UDHR) yang terbit pada tahun 1948. Pada pasal 19 deklarasi tersebut disebutkan, “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat…” Atas dasar ini lah kaum liberalis, yang dalam hal ini terwakili oleh bangsa Eropa, menganggap bahwa freedom of speech atau biasa disebut kebebasan mengeluarkan pendapat, meskipun dapat merendahkan keyakinan dan martabat orang lain, hal tersebut dijamin secara hukum sebagai bagian dari hak asasi.

Namun demikian, melalui naskah deklarasi yang sama, manusia juga memiliki perlindungan untuk menjalani agama dan keyakinan yang dianutnya tanpa adanya paksaan ataupun pelanggaran martabat atas apa yang diyakininya. Pada poin inilah terjadi kontradiksi pemahaman terkait kebebasan yang digaungkan oleh orang-orang Eropa. Benarkah kebebasan itu tak memiliki batas? Bukan kah dalam batasan tertentu manusia tidak bisa menjalankan aktivitas sesuai keinginannya, karena hal itu dapat merenggut hak orang lain?

Pernyataan bahwa kebebasan tak memiliki batasan adalah klaim yang harus dipertanyakan ulang. Kebebasan dan HAM seharusnya tidak memberikan ruang bagi kebencian dan permusuhan. Bercermin dalam kasus ini, ketika kebebasan tidak memiliki batasan, dua-tiga kejadian yang sama akan terus berulang dan menciptakan permusuhan yang sama dan tak pernah terselesaikan. Imbasnya, beberapa oknum beranggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu hal yang cukup wajar dan dilindungi atas nama hak asasi.

Rentetan permusuhan itu dapat dilihat dari gelombang aksi protes yang terjadi di beberapa negara mayoritas berpenduduk muslim. Di Indonesia, beberapa aksi protes digelar, di antaranya di aksi yang dilakukan di depan Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Dalam aksi tersebut, massa membakar bendera Denmark dan Belanda. Sementara itu, ratusan warga Lebanon menggelar demonstrasi dengan membakar bendera Swedia dan Beanda di depan Masjid Mohammed Al-Amin di Martyrs Square, Beirut. Seperti dilansir CNN, setidaknya terdapat delapan negara yang menggelar aksi protes hingga menyerukan pemboikotan barang dagang dari Swedia ataupun Denmark.

Di tengah kondisi yang memanas itu, golongan anti-Islam justru semakin menyulut emosi warga muslim di dunia. Edwin Wagensveld, seorang politikus anti-Islam merobek-robek salinan naskah al-Quran di sebuah taman di Amsterdam (15/4). Akibat perbuatannya tersebut, ia kini diperiksa oleh pihak kepolisian Belanda guna dimintai keterangan karena terindikasi melakukan penghinaan. Menyusul kejadian tersebut, Salwan Momika dan Salwan Najem kembali menggelar aksi protes dengan membakar Al-Quran di Stockholm (31/7). Najeem berjanji tidak akan menghentikan perbuatannya hingga perbuatannya tersebut dilarang.

Lingkaran setan permusuhan seperti di atas akan tercipta dalam setiap wacana kebebasan yang menempati ruang hak asasi manusia. Problem inilah yang seharusnya harus mulai direkonstruksi. Ahmad al-Raisuni, salah seorang seorang cendekiawan muslim asal Tunisia mengungkapkan pernyataan menanggapi problematika kebebasan di atas. Baginya, hak asasi manusia sejatinya tidak bisa ditempatkan sebagai asas paling fundamental dalam eksisktensi peradaban manusia. Ia mengungkapkan bahwa insâniyyatu al-insân qabla huqûq al-insân, yakni kemanusiaan manusia berada di atas hak-hak asasi manusia. Ini mengandaikan adanya kesadaran eksistensial yang bersifat universal.

Melalui konsep di atas, kebebasan yang lahir dari rahim HAM harus patuh pada kesadaran eksistensial universal masing-masing individu sebagai manusia. Dengan demikian, hak manusia lahir setelah adanya hak universal manusia. Bukan manusia sebagai individu, melainkan manusia sebagai manusia universal.

Sederhananya, konsep di atas dapat dianalogikan dengan kemaslahatan umum yang berada di atas kemaslahatan individu. Begitu juga kesejahteraan umum berada di atas kebebasan individu. Dengan demikian, hate-speech, religious-hatred yang bertentangan dengan insâniyyatu al-insân tidak boleh dilindungi atas nama HAM. Tersebab, hal itu melanggar martabat manusia, berupa penghargaan atas setiap keyakinan yang merupakan kekayakan intelektual universal manusia.

Dalam kasus ini, al-Quran sebagai kitab sakral yang sangat dihormati oleh umat Islam tidak boleh mendapat berbagai macam bentuk penghinaan. Pelecehan yang menyangkut harkat dan martabat individu saja dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, lantas bagaimana dengan keyakinan yang menyangkut harkat dan martabat kolektif sebagian umat manusia? Begitu pula dengan kenyataan rasial, etnis dan kebangsaan yang tak boleh dilanggar kehormatannya.

Seorang pemimpin Gereja Ortodoks Timur di Helsinski, Uskup Leo, ia turut mengecam aksi tersebut. Sebagai bentuk solidaritas antar-umat beragama, ia mengungkapkan, “Ketika kitab suci dari suatu agama dibakar, itu berarti lebih dari hanya membakar sebuah kertas. Peristiwa tersebut telah meruntuhkan bagian penting dari indentitas dan harapan seseorang. Dalam waktu yang sama, bangunan kepedulian dan kepercayaan telah dirobohkan.”

Ketika para pemimpin agama sedang berusaha menebarkan ajaran toleransi dan moderasi di segala penjuru, para pihak yang tidak bertanggungjawab justru malah merobohkan pondasi tersebut. Mereka hanya memanfaatkan kebencian atas nama agama sebagai alat politik dan nafsu kekuasaan mereka. Sejarah kelam atas nama agama yang sedang direhabilitasi malah kembali dicoreng. Di saat seperti ini, seluruh umat beragama harus bersatu melawan setiap kebencian dan kepentingan politik yang menjadikan memori agama sebagai tunggangan dan alat semata.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cek Juga
Close
Back to top button
Verified by MonsterInsights