Opini

Kehormatan Hakim Sianida

Film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang dirilis Netflix pada 28 September lalu, memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan Indonesia. Mereka mempertanyakan berbagai kejanggalan dalam putusan hakim yang banyak terungkap dalam film tersebut. Kita tidak bisa semerta membiarkan kehormatan hakim terus mengalami gonjang-ganjing. Mengingat bahwa “Yang Mulia” ini merupakan wajah keadilan Indonesia sebagai negara hukum.

Guna membuktikan kehormatan hakim yang masih menjunjung tinggi keadilan, kita perlu menganalisis prosedur putusan Pengadilan Negeri dalam kasus “Kopi Sianida”. Tidak hanya itu saja, kita pun dapat membuktikannya melalui ada atau tidaknya PMKH (Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim) yang terjadi. Hal yang tak kalah penting juga adalah melihat bagaimana proses upaya hukum yang telah dilalui. Kita berupaya meyakinkan masyarakat pasca-rilis film dokumenter, bahwa hakim “Kopi Sianida” masih terhormat dan putusannya sah menurut hukum di berbagai tingkat pengadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tingkat pertama yang mengadili kasus ini telah memutuskan Jessica sebagai terpidana dan terhukum penjara selama 20 tahun. Hakim melandasi putusannya atas alat-alat bukti dan keyakinan yang telah ia raih, sikap ini sudah sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Pasal tersebut melarang hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan ketentuan yang ketat, sehingga prosedur yang dilalui tetap dalam koridornya.

Dalam suatu perkara, sekurang-kurangnya dihadirkan dua alat bukti yang sah, ia bisa memidanakan seorang terdakwa. Alat bukti yang dimaksud meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal di atas mengharuskan alat bukti tersebut dapat menghantarkan hakim pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, proses putusan hakim diawali oleh adanya alat bukti dan berakhir dengan keyakinan.

Keyakinan hakim memainkan peran penting untuk memidanakan seseorang. Kendati berbagai alat bukti telah ada, putusan pidana tidak sah bila hakim masih belum yakin dengan pasti. Tersebab keyakinan bersifat subjektif, maka sudah lumrah jika tidak ada standar pasti untuk mengetahui apakah hakim telah yakin atau tidak. Salah satu indikator yang mendekati suatu sikap “yakin” seorang hakim tertuang dalam surat putusan dan ucapan lisannya. Pengesahan subjektifitas hakim oleh undang-undang yang tercermin dalam keyakinannya ini, merupakan bentuk penghormatan satu negara terhadap seorang hakim yang dianggap arif nan bijaksana.

Kisworo, ketua hakim Pengadilan Negeri yang mengadili Jessica dengan jelas menyatakan, “Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.” Tentu dalam persidangan, alat-alat bukti yang diajukan JPU (Jaksa Penuntut Umum) “diserang” kubu Jessica, baik pengacara, saksi maupun ahli yang dihadirkan. Keadaan di luar persidangan pun tidak jauh berbeda. Masyarakat pembela Jessica mempertanyakan validitas alat bukti JPU melalui media massa atau media sosial.

Walaupun terjadi suasana yang hiruk pikuk di dalam persidangan serta keadaan masyarakat di luar, hakim dapat menelaah dengan baik berbagai alat bukti dan memperoleh keyakinan. Putusan pidana yang berdasarkan atas alat-alat bukti non-kredibel, dinilai tidak bijak karena alat bukti tersebut telah mendapatkan dua pandangan yang saling bertentangan: penguat dari JPU dan pelemah dari pengacara. Karena itu, dipertimbangkannya keyakinan hakim membuktikan bahwa hakim “Kopi Sianida” masih terhormat dalam putusannya.

Kehormatan tersebut dapat dibuktikan pula dengan tidak adanya laporan PMKH di tengah-tengah masyarakat terhadap hakim “Kopi Sianida”. Komisi Yudisial RI menganggap PMKH sebagai perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Termasuk pula kategori PMKH adalah perbuatan yang mengancam keamanan serta menghina hakim dan pengadilan, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Tidak terdapat laporan PMKH dalam kasus Jessica di Pengadilan Negeri yang memakan waktu proses persidangan selama 141 hari. Kendati ada dugaan hakim yang bersifat arogan serta melanggar kode etik, tetapi para pihak yang berperkara, peserta sidang dan masyarakat luas masih menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran hakim. Majelis hakim tidak mendapat gangguan berarti dalam proses persidangan, tidak pula mendapatkan teror di luar persidangan. Andaikan terdapat satu saja laporan PMKH, kehormatan dan wibawa hakim akan terpengaruh.

Pihak Jessica tidak berlebihan dalam menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri. Saat tidak terima dengan putusan pertama, mereka tidak lantas menghina majelis hakim dan pengadilan. Dengan demikian, mereka tidak terkena kasus PMKH dan kehormatan majelis hakim masih terjaga. Dalam penolakan putusan, jalan yang mereka tempuh cukup elegan dan sah, yaitu upaya hukum banding, kasasi dan PK (Peninjauan Kembali).

Saat melihat proses upaya hukum yang ditempuh pihak Jessica, kehormatan hakim “Kopi Sianida” menjadi lebih terbukti. Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung telah mengkaji memori banding dan kasasi kasus “Kopi Sianida” ini. Kedua tingkat pengadilan tersebut menetapkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa materi dari memori banding yang diajukan pihak Jessica tidak memiliki hal baru.

Memori yang diajukan merupakan pengulangan dari pledoi dan duplik yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri. Memori tersebut sudah dibahas dalam surat tuntutan dan replik jaksa. Selain itu, berbagai poin yang dijadikan alasan keberatan dari pengacara Jessica terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri yeng tertuang dalam memori banding, telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut dalam putusannya.

Dalam upaya kasasi, MA menimbang putusan judex factie, yakni peradilan tingkat pertama dan banding, untuk perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Dengan demikian, MA menolak permohonan kasasi dari pihak Jessica sehingga kasus ini menjadi inkrah. Sikap MA tersebut terlihat jelas dalam putusannya yang bernomor 498 K/PID/2017. Tidak cukup sampai di banding dan kasasi, pihak Jessica melakukan upaya hukum PK.

Sandhy Handika SH. selaku jaksa dan Prof. Dr. Edward Sharif, S.H., M.Hum. yang menjadi saksi ahli dalam kasus “Kopi Sianida”, pernah diwawancarai oleh presenter Denny Sumargo pada 10 Oktober 2023. Keduanya mengungkapkan bahwa upaya PK telah dua kali dilakukan oleh pihak Jessica. Namun, seluruh upaya hukum memutuskan Jessica terpidana dan terhukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, kasus “Kopi Sianida” telah diputus oleh 15 hakim dan tidak ada pendapat mereka yang berbeda.

Fakta-fakta di atas mampu menyadarkan masyarakat pasca-rilis film dokumenter bahwa hakim “Kopi Sianida” masih terhormat dan harus tetap terjaga kehormatannya. Putusan-putusan hakim pun telah sah menurut hukum. Sehingga, tiada alasan bagi masyarakat ‘tuk mencederai kehormatan hakim. Lagi pula, upaya PK masih terus terbuka bagi pihak Jessica bila mereka telah menemukan bukti baru. Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesempatan ‘tuk mengajukan PK lebih dari satu kali dalam kasus pidana.

Kasus pidana memang berpotensi besar membuat gaduh masyarakat. “Sekecil-kecilnya perkara pidana, itu berhubungan dengan kemerdekaan seseorang,” ungkap Prof. Adnan Buyung Nasution, seorang pengacara Indonesia. Karena itu, dalam proses penegakan hukum, kita memiliki dua peran. Pertama, peran sebagai warga negara, kita harus menghormati putusan “Kopi Sianida” yang sudah inkrah sebagai produk sistem peradilan negeri. Namun, peran sebagai pelajar dan akademisi, kita tetap boleh menyangsikan putusan hakim dan membela Jessica. Kesangsian tersebut merupakan produk penalaran keilmuan.

Sikap kritis dan daya nalar melarang kita ‘tuk lalai dan meremehkan satu perkara yang telah masuk dalam meja hijau. Film dokumenter yang viral ini menjadi alarm kemanusiaan kita. Sah-sah saja bila kita mengalami krisis kepercayaan terhadap pengadilan saat kita mendengar lonceng kematian keadilan di pengadilan. Toh, juga jasad Mirna menuntut pelaku sebenarnya untuk dihukum. Bermodalkan sikap kritis, kita jangan terjebak dalam tirani penegak hukum, menganggap secara buta bahwa semua prosedur telah dijalankan dengan baik dan benar. Padahal nyatanya rakyat masih belum merasakan keadilan yang setara di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Verified by MonsterInsights