Opini

Batu Sandung Antarlembaga PPMI Mesir

“Dalam masa jabatan kami, PPMI Mesir tidak akan mendapat cap sebagai kekeluargaan ke-17”, ucap presiden terlantik dari tahun ke tahun dalam pidatonya.

Sebagai yang terlibat dalam dinamika organisasi ini, baik sebagai eksekutor ataupun legislator, saya memiliki semangat yang sama. Stigma itu perlu dihilangkan, dan caranya dengan menjadikan DP PPMI Mesir akselerator program organisasi-organisasi di bawah naungan PPMI Mesir, bukan sebagai inisiator program tandingan. Setidaknya, itu yang bertahun-tahun bersarang di benak saya. Kemudian, saya mendapati bahwa semangat tersebut bukan sesuatu yang baru, nyatanya ia sudah sejak lama disadari. Namun, masih saja stigma tersebut ada pada tubuh PPMI Mesir. Lalu apa sebenarnya yang menjadi kendala? Semangat yang tidak tepat? Atau ada batu sandungan yang sama menghalangi para pengurus organisasi dari tahun ke tahun?

Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir (selanjutnya disebut PPMI Mesir) merupakan organisasi induk yang mengikat seluruh mahasiswa dan pelajar Indonesia di Mesir. Tertuang dalam AD PPMI Mesir bab III bahwa organisasi ini terdiri dari empat lembaga inti, yaitu badan eksekutif bernama dewan pengurus (DP) yang dipimpin oleh seorang presiden, badan legislatif yang dinamakan Badan Perwakilan Anggota (BPA), badan yudikatif yang bernama Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA), dan lembaga otonom (LO). Seluruh elemen ini dan semua elemen lain yang di bawah naungannya merupakan apa yang dimaksud dari kata PPMI Mesir.

Di samping itu, sebagaimana tercantum dalam ART PPMI Mesir pada bab VI pasal 39 poin 3 dipahami bahwa ada LO kedaerahan berjumlah 16 yang disebut kekeluargaan, satu LO keputrian bernama Wihdah, dan LO kefakultasan berjumlah 4 yang disebut senat. Sebagai LO, semua lembaga tersebut memiliki hak otonomi untuk mengatur kepengurusannya masing-masing, pun dalam membuat program kerja.

Kendati demikian, LO memiliki garis koordinasi dengan DP PPMI Mesir dalam pelaksanaan program-program kerjanya. Tercantum dalam AD PPMI Mesir bab VI pasal 39 poin 2, bahwa LO berfungsi sebagai wadah kegiatan khusus bagi kelompok anggota tertentu dalam rangka membantu melaksanakan dan mewujudkan asas dan tujuan PPMI Mesir. Maka penting kiranya wujud garis koordinasi yang menghubungkan antara LO dan DP PPMI Mesir. Bukankah jelas terbaca bahwa LO pun sebenarnya bagian dari PPMI Mesir?

Sayangnya, di hadapan Organisasi Induk PPMI Mesir, atau di hadapan antar LO, lembaga-lembaga tersebut seakan berjalan di jalannya sendiri. Tidak jarang LO memiliki program kerja serupa dengan DP PPMI Mesir, atau DP PPMI Mesir yang menginisiasi program serupa milik LO, namun tidak dapat dikolaborasikan sebab tersandung kalender kegiatan yang tidak selaras. Hal ini berkonsekuensi menimbulkan inefisiensi pelaksanaan dan melewatkan peluang pelaksanaan yang lebih optimal apabila program tersebut dilaksanakan bersama-sama. Sebut saja kegiatan orientasi mahasiswa baru yang rutin diadakan setiap tahun, arah dan jadwal pelaksanaan yang tidak selaras membuat pelaksanaannya terkesan milik masing-masing. Bahkan, lebih jauh, terdapat kasus dimana LO dan PPMI Mesir sampai berebut peserta karena pelaksanaan orientasi milik DP PPMI Mesir dan LO berada di waktu yang sama.

Contoh lain ialah pelaksanaan lomba sepak bola antar-kekeluargaan, PPMI Mesir dan beberapa kelompok kekeluargaan yang memetakan dirinya ke dalam kelompok yang lebih besar memiliki program serupa, namun tidak dilaksanakan secara kolaboratif karena beberapa alasan. Dari sini kita dapat melihat, semangat DP PPMI Mesir dalam mengakselerasi program-program LO sering kali terhadang ketidakselarasan. Yang terjadi adalah mereka saling berlomba dan bertanding menginisiasi program. Padahal, antara DP PPMI Mesir dan LO memiliki garis koordinasi yang perlu dipelihara.

Ketidakselarasan yang terjadi dari periode ke periode ini perlu segera dihentikan, atau status PPMI Mesir sebagai organisasi induk lambat laun kehilangan wibawanya. PPMI Mesir perlu mempertegas salah satu tugasnya sebagai yang mengharmonikan seluruh elemen di bawah naungannya.

Namun, bertahun-tahun berlalu dan harmonisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Saya rasa ada dua batu sandungan besar dalam usaha harmonisasi. Pertama, kesalahan positioning PPMI Mesir sebagai organsisasi induk. PPMI Mesir dilihat sebagai pihak-lain oleh lembaga-lembaga otonom. Sehingga, seakan di antara PPMI Mesir dan LO terdapat tembok pembeda. Hal ini dapat dilihat dari kaderisasi yang cenderung lebih kuat berkembang di lembaga-lembaga otonom, sementara di DP PPMI Mesir justru mengurang. Hal ini disinyalir akibat dari pemahaman yang keliru bahwa antara PPMI Mesir dan LO memiliki cita dan arah gerak yang berbeda.

Di samping itu, pelabelan DP PPMI Mesir sebagai akselarator program-program lembaga di bawah naungan PPMI Mesir pun kurang tepat. DP PPMI Mesir perlu percaya diri mengambil status sebagai lokomotif utama seluruh program di setiap elemen di bawah naungan PPMI Mesir. LO sebagai yang berada di bawah naugan PPMI Mesir dan memiliki garis koordinasi dengan DP PPMI Mesir, perlu menyadari betul kewajibannya, yaitu bekerja sama mendukung dan membantu tercapainya asas dan tujuan PPMI Mesir sebagaimana ART yang telah disebutkan di atas.

Menjawab isu ini, sebagai subjek organisasi PPMI Mesir secara keseluruhan, sudah seharusnya materi tentang AD/ART PPMI Mesir mendapatkan porsi pembahasan dalam orientasi mahasiswa baru, khususnya pada poin positioning masing-masing lembaga. Juga pemahaman yang baik terkait AD/ART PPMI Mesir sudah seyogianya menjadi syarat kelayakan seseorang yang mengajukan diri sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) LO ataupun DP PPMI Mesir. Sehingga roda organisasi senantiasa berputar selaras dengan AD/ART yang sudah semestinya dianggap sakral.

Kedua, tidak serentaknya kalender pergantian pengurus antara PPMI Mesir dan lembaga-lembaga otonom yang ada. Bayangkan saja, terlalu sulit mengharmonisasi program-program yang diinisiasi di waktu yang berbeda. Bila memiliki ide yang serupa, pilihannya hanya dua, mengalah kepada yang lebih dahulu merumuskan pogram, atau bersikap “bodo amat” dengan menginisiasi program serupa. Hal ini yang membuat usaha harmonisasi seakan-akan menemukan jalan buntu. Karenanya jawaban untuk tantangan ini ialah pemilihan pemangku kepentingan LO yang diserentakkan dengan jadwal pemilu raya.

Hal ini pun yang dilakukan oleh negara kita Indonesia. Pada 2024, pemilihan umum dilaksanakan serentak dengan pemilihan kepala daerah. “Pemerintah akan stabil di antaranya kalau menggunakan kepemiluan. Ada keserentakan pemilu karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan”, kata Hasyim, Ketua KPU saat diwawancarai oleh Kompas.com.

Bedanya, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia berjarak delapan bulan, yaitu Pemilu pada 14 Februari dan Pilkada di bulan November. Namun pelaksanaannya tetap diupayakan pada tahun yang sama. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang perlu disiapkan begitu banyak. Jarak beberapa bulan ini tidak begitu menjadi masalah sebab periode jabatan yang berlangsung selama lima tahun.

Sementara dalam lingkup PPMI Mesir, DP PPMI Mesir dan seluruh LO perlu menyesuaikan dengan menyerentakkan pemilihan di bulan yang sama. Tentu ini menjadi masuk akal bila kita mengingat masa jabatan DP PPMI Mesir dan LO yang hanya satu tahun. Juga bila kita melihat pada persiapan pemilu raya di Mesir yang tidak sekompleks Pemilu di Indonesia.

Tentu keserentakkan ini akan menghadapi banyak tantangan, di antaranya keterbatasan SDM yang dapat mengakomodir semua agenda pemilihan stake holder di bulan yang sama. Sebab tak jarang ditemukan mereka yang aktif di kekeluargaan, aktif pula di kesenatan, bahkan memungkinkan juga di waktu yang sama aktif di DP PPMI Mesir atau Wihdah. Namun ini bukan masalah besar bila jadwal pelaksanaan dapat ditata dengan rapi. Juga para pelaksana tidak perlu mengkhawatirkan serangkaian agenda lain dalam pergantian pengurus seperti LPJ dan pelantikan kabinet baru, sebab pelaksanaannya yang memang berbeda jadwal dengan kegiatan pemilu. Kuncinya satu: keserentakan pemilu. Sebab, ia merupakan legitimasi para pemimpin terpilih untuk mulai melakukan harmonisasi program.

Dengan titik mulai dan titik berakhir yang diselaraskan, seluruh program kerja dapat terkoordinir dan diharmonisasi agar antara satu program dengan program yang lain dapat saling mendukung. Baik dalam arah tujuan diinisiasinya program, pembagian porsi fokus tujuan, ataupun kalender pelaksanaannya. Sehingga saling tanding menginisiasi program pun dapat dicegah. Alih-alih membuat program tandingan, LO bisa berkolaborasi atau menggerakan anggotanya untuk mengikuti program yang diinisiasi LO lain, termasuk juga yang diwadahi oleh DP PPMI Mesir.

Mahasiswa Indonesia di Mesir perlu memiliki kesadaran bahwa kita merupakan satu kesatuan yang sangat besar. Mereka adalah bagian dari PPMI Mesir. Mereka disatukancita-cita yang sama, yaitu menyiapkan kader-kader terbaik untuk berkontribusi di masyarakat. Sayangnya ini bukan hal mudah. Kepercayaan masyarakat kepada DP PPMI Mesir yang menurun beberapa tahun terakhir sering kali menghalangi LO untuk bersikap kooperatif. Namun, DP PPMI Mesir perlu diberikan kesempatan.

Seluruh elemen yang terlibat perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas ego sektoral masing-masing. Tanpa mengesampingkan sejarah berdirinya lembaga-lembaga otonom, dengan diresmikannya keanggotan mereka di bawah naungan PPMI Mesir, maka semua bertanggung jawab mengikuti segala yang tertuang dalam AD/ART PPMI Mesir —termasuk di dalamnya hak yang diterima oleh setiap lembaga. DP bersama MPA dan BPA PPMI Mesir dituntut hadir sebagai pihak yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan. Bila hal ini berhasil, lambat laun wibawa PPMI Mesir sebagai organisasi induk akan dapat menguat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Verified by MonsterInsights