Islamologi

Mengapa Tak Ada Jizyah di Indonesia?

Oleh: Muadz Royyan Abdurrahman

Sebelum datangnya Islam, imperium-imperium besar mewajibkan wilayah yang ditaklukkan untuk membayar upeti kepada kerajaan. Tercatat dalam sejarah, imperium Romawi menaklukkan banyak wilayah. Bersamaan dengan hal itu, rakyat-rakyat yang ada di wilayah tersebut dibebankan kewajiban membayar upeti kepada kerajaan.

Setelah Islam datang dan berhasil menaklukan banyakk wilayah, para penguasa Islam juga menerapkan penarikan upeti atau yang dikenal dalam literatur fikih dengan jizyah. Jizyah inilah yang kemudian menjadi sumber pemasukan keuangan negara-negara Islam selain zakat yang dibebankan kepada umat Muslim. Selain kedua hal tersebut, sebenarnya masih banyak pemasukan keuangan pemerintahan Islam seperti fai dan kharaj yang tidak akan dijelaskan di sini.

Konsep Jizyah secara gamblang dapat ditemukan di kitab-kitab klasik. Ibnu Qasim al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib mendefinisikan jizyah sebagai harta yang diwajibkan kepada orang kafir dengan sebuah akad”. Akad itu disyaratkan dilakukan oleh pemimpin negeri Islam (dar al-Islam) ataupun yang mewakilinya, seperti pemimpin negeri Islam mengatakan kepada orang kafir: “Saya izinkan kamu tinggal di dar al-islam selain Hijaz”.

Di dalam kitab tersebut, disebutkan juga syarat-syarat diwajibkannya seseorang membayar jizyah. Ada lima syarat yang termaktub, yaitu telah akil baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan yang terakhir, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) atau yang menyerupainya. Beberapa ulama menafikan syarat terakhir dan berpendapat bahwa jizyah dapat diambil dari kalangan musyrik non-ahli kitab seperti Majusi, Hindu, dan Budha. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Rusyd al-Qurtubi, ulama bermazhab Hanbali.

Setelah diperbolehkannya orang kafir untuk masuk ke dar al-islam, terdapat beberapa konsekuensi yang dihasilkan baik berupa hak maupun kewajiban yang dibebankan kepada orang kafir maupun kepada pemerintah dan kaum muslimin. Di antara kewajiban bagi kaum kafir adalah larangan bagi mereka untuk menjelek-jelekkan agama Islam; mengganti harta umat Muslim yang ia rusak dan tidak melakukan hal yang membahayakan kaum muslimin. Umat muslim juga berkewajiban untuk menjaga harta dan jiwa orang kafir yang ada di negerinya.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hakikatnya, Indonesia berhak menerapkan jizyah terhadap orang-orang kafir yang berada di negerinya. Ini berangkat dari masuknya Indonesia ke dalam kategori dar al-islam Sebagaimana ditulis oleh Muhammad Ridwan Sayyid bahwa para fukaha dan ahli sejarah mendefinisikan dar al-islam sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Di dalamnya, Muslim dan dzimmi merasa aman, serta tidak ada larangan untuk menyiarkan Islam juga beribadah di dalamnya.”

Dari definisi di atas, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah negara dikatakan sebagai dar al-islam. Pertama, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kedua, terdapat jaminan keamanan bagi muslim maupun kafir dzimmi. Ketiga, tidak ada larangan bagi umat Muslim melakukan Ibadah.

Perlu diketahui bahwa istilah dar al-islam berbeda dengan istilah daulah islamiyah. Muhammad Ridwan Sayyid menjelaskan bahwa istilah yang dipakai oleh ahli sejarah dan ahli fikih adalah dar al-islam dan bukan daulah islamiyah. Adapun daulah islamiyah sebagai konsep bernegera adalah ideologi baru yang lahir di abad dua puluh yang terlahir dari ketakutan atas penjajahan terhadap identitas keislaman. Namun pada dasarnya, identitas keislaman umat Muslim tidak bergantung pada sistem politik tertentu yang dianut umat Muslim, melainkan bergantung pada ibadah, akidah dan ahlak kaum muslimin

Syarat-syarat sebagai dar al-islam dipenuhi oleh Negara Indonesia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), sampai 2023 ada 240,62 juta jiwa umat Muslim di Indonesia atau setara 86,7 persen. Dalam beribadah, lewat UUD 1945 Indonesia menjamin kebebasan setiap individu untuk menjalankan ibadah tanpa paksaan dari pihak manapun. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Adapun pajak yang diberlakukan pemerintah kepada rakyatnya saat ini bukan merupakan jizyah. Walaupun sama-sama harta yang dibayarkan kepada pemerintah, jizyah dan pajak mempunyai perbedaan yang signifikan. Jizyah hanya dibayarkan oleh orang kafir yang berada di bawah pemerintahan dar al-islam, sedangkan pajak dikenakan oleh setiap warga negara tanpa memandang ras, suku ataupun agama. Lebih lanjut, jizyah dibayarkan setiap tahun kepada pemerintah dengan kadar minimal satu dinar, adapun pajak, waktu pembayaran dan nominalnya berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah.

Indonesia termasuk ke dalam kategori dar al-islam dan berhak menerapkan jizyah. Mengapa di negara kita tidak diterapkan jizyah bagi orang kafir?

Untuk menjawab itu, Muhammad Imarah, seorang pemikir Islam dan ulama Al-Azhar menjelaskan penyebab diwajibkannya jizyah zaman dahulu dan tidak bisa diterapkan di zaman ini. Ia menulis bahwa kewajiban membayar jizyah disebabkan oleh kewajiban bela negara yang tidak dibebankan kepada mereka. Sebagai pengganti kewajiban tersebut, orang kafir diwajibkan membayar jizyah dengan tetap di bawah perlindungan negara. Ini terlihat dari syarat-syarat jizyah yang hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memang mampu berperang, yaitu laki-laki merdeka dan baligh.

Jadi, kewajiban jizyah bukanlah disebabkan oleh kekafiran mereka ataupun untuk mendiskriminasi mereka. Jika kewajiban jizyah adalah karena sebab perbedaan agama, sudah barang tentu jizyah diwajibkan atas semua elemen kaum kafir tanpa terkecuali, termasuk orang miskin, wanita dan anak-anak.

Dalam konteks Indonesia, bela negara bukan merupakan kewajiban suatu golongan dengan agama ataupun suku tertentu. Negara membolehkan setiap warga negara untuk membela negara tanpa harus pindah ke agama Islam dan tetap dalam agamanya. Ini termaktub pada pasal 27 ayat (3) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Pasal di atas menunjukkan bahwa kewajiban membela negara di Indonesia bukanlah kewajiban suatu agama saja. Maka atas dasar itu, mereka tidak diwajibkan membayar jizyah dan tetap berada di bawah naungan keamanan negara. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penerapan jizyah dalam konteks Indonesia tidak lagi relevan. Dalam kaidah usul fikih dikenal kaidah bahwa perubahan hukum bisa berubah karena berubahnya zaman (al-hukm yadûru ma’a illatihi wujuban wa ‘adaman). Berangkat dari perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di dunia secara umum dan Indonesia secara khusus, maka penghapusan penerapan jizyah di Indonesia bukanlah pelanggaran terhadap ajaran agama.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cek Juga
Close
Back to top button
Verified by MonsterInsights