Warta

Sidang Pleno III; Menguak Putusan Akhir dari Hasil Investigasi Laporan Keuangan PPMI Mesir

Selasa, 12 Maret 2024, BPA PPMI Mesir melaksanakan Sidang Pleno III di Aula Wisma Nusantara, Rob’ah. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu kelalaian Bendahara Umum PPMI Mesir, Khalid Syaifullah dalam mengolah keuangan PPMI Mesir.

Dalam sidang ini, turut hadir Presiden PPMI Mesir, Rahmat Iqbal beserta jajarannya dan beberapa tamu undangan. Ketika acara dibuka, dalam sambutannya, Glenn Sofyan Lubis selaku pimpinan BPA PPMI Mesir mengatakan, “Saya ingin meminta ketersediaan teman-teman untuk menjadikan forum ini sebagai kemaslahatan, pengawasan dan suatu kesepakatan bagi seluruh pihak. Mengingat bahwasanya PPMI Mesir bukanlah milik siapa-siapa, tapi milik semua mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir.”

Keberlangsungan acara dipimpin oleh Presidium BPA PPMI Mesir, dan disaksikan oleh para hadirin. Dihadirkan juga tim verivfikatur yang membagi data menjadi beberapa bagian berdasarkan warna. Warna hijau menandakan data sah, warna oranye tidak adanya data, sedangkan warna merah berarti tidak sah.

Ketika data dibacakan, terlihat sangat jelas ketidakselarasan laporan harian dan laporan kepanitiaan dengan data yang masuk. Banyak keluputan yang terjadi di dalamnya. Seperti ditemukannya dana yang keluar sebesar 10.084,55 EGP berdasarkan nota yang masuk tanpa adanya laporan. Ketakkonsistenan dalam mencatat hasil laporan juga memengaruhi kerja para tim verifikatur, dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat krusial. Tim verifikatur juga mengatakan bahwa nota yang tidak sah berjumlah 100 item, nota yang tidak ada keberadaannya sebanyak 107 item dan ketika semuanya ditotal ada pengeluaran senilai 39.998,15 EGP dan Rp10.425.000,00.

Setelah data dibacakan, masing-masing komisi berkumpul untuk merundingkan keputusan apa yang harus diberikan kepada Khalid selaku Bendahara Umum PPMI Mesir. Setelah memakan waktu kurang lebih satu jam, masing-masing komisi memaparkan hasil rundingannya. Sesi sanggahan juga selalu diberikan kepada siapa saja yang ingin mengetahui apa maksud dari beberapa pernyataan, atau sekadar ingin meluruskan apa yang telah disampaikan. Khalid sendiri juga sempat bersuara dalam pembelaannya dibantu Dewan Pengurus (DP) PPMI Mesir lainnya.

Di tengah keriuhan yang terjadi antara masing-masing komisi dengan Khalid dan juga DP PPMI Mesir, Presidium II akhirnya mengungkapkan kesimpulan akhir berdasarkan suara forum. Hasil dari kesimpulan sidang berisi beberapa poin penting atas sanksi yang akan diberikan kepada Khalid dan lembaga PPMI Mesir. Forum sepakat untuk memberikan sanksi personal kepada Khalid.

Pertama, Khalid diminta untuk meminta maaf secara tertulis atas nama pribadi dan diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya dalam jangka waktu 3×24 jam. Kedua, ia diwajibkan mengganti uang yang telah terpakai secara pribadi sebesar 13.630,22 EGP. Ketiga, ia akan berada dalam pengawasan untuk tidak keluar dari Mesir terkecuali ada situasi mendesak. Keempat, ia wajib tinggal di Wisma Nusantara dan berada dalam pengawasan Presiden PPMI Mesir. Semua sanksi akan ditulis dalam perjanjian di atas materai kecuali sanksi pertama.

Kemudian, sanksi yang diberikan kepada lembaga adalah dibekukannya dana kegiatan sampai seluruh pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dilunasi. Kemudian, penyelesaian pembuatan rekening PPMI Mesir dengan tenggat waktu sampai LPJ. Apabila kedua hal tadi tidak dapat terselesaikan, maka LPJ akan tertolak. Sidang diakhiri dengan pembacaan SK oleh Fathan Riski Pramono selaku Presidium II. (Qotrun)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Verified by MonsterInsights