Esai

“Si Paling Berkompetensi” di Negara Demokrasi

Oleh: Edi Lukito

Tepat pada tanggal 14 Februari masyarakat Indonesia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta para legislator. Uniknya, belum genap sehari setelah pemungutan suara, salah satu pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 telah lebih dulu melakukan semacam selebrasi berikut pidato kemenangan. Hal itu berdasarkan klaim keunggulan mereka pada hasil hitung cepat. Pada kesempatan itu saya tertarik pada pidato Gibran, ia mengatakan “Tiga bulan lalu saya bukan siapa-siapa, saya masih dikatai plonga-plongo, Samsul, dikatai takut debat. Berkat dukungan bapak ibu semua, saya dan Pak Prabowo sudah berada di sini.” Sebelum maju sebagai kontestan Pilpres, ia memag dikenal memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha. Sealin itu, ia  baru menjabat sebagai walikota selama dua tahun. Bermodalkan pengalaman dua tahun di pemerintahan daerah sekaligus pengaruh besar sang ayah sebagai Presiden, ditambah jabatan pamannya selaku Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, ia melenggang dengan mulus menjadi Cawapres mendampingi Prabowo.

Jika menengok pada fenomena di atas, pada praktik transisi kepemimpinan di Indonesia saat ini, tampaknya sangat berbasis pada latar belakang sosial seseorang. Berbeda kalau kita bandingkan dengan sistem meritokrasi yang mendasarkan pada capaian prestasi, rekam jejak, dan kemampuan individu untuk menduduki suatu jabatan, tanpa melihat basis keluarga, kekayaan dan latar belakang sosial lainnya. Sehingga, meritokrasi bisa dikatakan sebagai sistem bagi “Si Paling Berkompetensi”.

Istilah meritokrasi muncul pertama kali pada tahun 1958 oleh seorang sosiolog asal Inggris bernama Michael Young pada bukunya “The Rise of Meritocracy”. Walaupun istilah tersebut baru muncul tahun 1958, Max Weber sudah lebih dulu membahas konsep meritokrasi dalam tulisan-tulisannya. Kemudian dalam sejarah negara maju, di antaranya Singapura, China dan Amerika Serikat sangat menjujung tinggi sistem ini, utamanya dalam proses peralihan kepemimpinan atau kekuasaan.

China misalnya, walaupun terhitung rendah dalam indeks penilaian praktik demokrasi, namun perihal kaderisasi pemimpin terkesan sangat hierarkis dan kompetitif. Sebagai contoh, anak petinggi partai dalam sistem kaderisasi mereka tidak ada yang mendapatkan privilese berlebihan. Tak ada jalur khusus untuk anak pejabat atau mantan pejabat. Agar bisa mencapai level tertinggi kepemimpinan—setingkat Presiden—setiap calon pemimpin harus melewati sepuluh level kedudukan. Mulai dari jabatan kepemimpinan di desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, kementerian, sampai induk badan usaha milik China. Misalnya, sosok Xi Jin Ping—Presiden China saat ini—sebelum menduduki tahta sebagai kepala negara, ia telah menapaki enam belas jabatan pemerintahan, mulai dari level desa sampai wakil presiden. Posisi kepemimpinan tersebut ia jalani bertahap dan tanpa merangkap jabatan lain. Setiap satu periode yang dijalaninya hanya menduduki satu jabatan saja.

Berbeda dengan China, sistem perundang-undangan di Amerika Serikat—dalam proses peralihan kekuasaan—sangat menentang aristokrasi warisan dan demokrasi langsung. Alasannya karena praktik aristokrasi warisan dan demokrasi langsung rentan menghantarkan orang-orang yang tidak berkompeten ke tampuk kekuasaan. Sehingga, mereka merancang pemilihan senator dan presiden secara tidak langsung atau melalui sistem perwakilan. Menurut mereka, pemilihan seperti itu akan lebih memungkinkan orang-orang yang cakap untuk memerintah dan memimpin negara.

Meski begitu, Amerika Serikat juga pernah mendapat julukan “American Kakistocracy”. Pada saat itu, Amerika jatuh pada kendali pemerintahan orang yang buruk dan tidak beretika. Istilah ini dibuat oleh Norm Ornstein dalam The Atlantic (2017) sebagai kritik atas pemerintahan Donald Trump dan para mafianya. Kasus semacam ini sulit dihindari oleh negara yang masih menjujung tinggi demokrasi, seperti Amerika. Pasalnya, negara demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan berhak dipilih menjadi pemimpin. Kondisi seperti ini biasanya disalahgunakan oleh beberapa kelompok untuk mendapatkan kekuasaan yang menguntungkan bagi kalangannya.

Berbeda dengan China yang tergolong sebagai negara dengan rezim otoritarian, berdasarkan indeks demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), China sepanjang sejarahnya belum pernah terjatuh pada kakistocracy seperti Amerika Serikat. Kaderisasi kepemimpinan di sana bahkan dijuluki sebagai kaderisasi kepemimpinan yang terbaik di dunia. Hal itu lantaran kaderisasi kepemimpinan di China bersifat kompetitif, berjenjang, dan bersadasarkan meritokrasi. Oleh karena penerapan sistem tersebut, China memperoleh kemajuan ekonomi secara pesat. Meskipun, di sisi lain praktik nilai-nilai demokrasi di sana kurang diindahkan.

Setelah pembahasan mengenai penerapan meritokrasi di kedua negara maju di atas, kita mengerti bahwa meritokasi masih menjadi tantangan sulit bagi negara yang masih mengindahkan nilai-nilai demokrasi, seperti Amerika. Sebab di dalam praktik negara demokrasi memiliki asas penerapan nilai-nilai pluralisme, jaminan kebebasan berserikat, partisipasi politik dan kebebasan sipil. Sehingga, atas dalih kebebesan dan hak asasi manusia, setiap warga negara bisa dengan mudah mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Keadaan di atas diperparah jika sebuah negara menerapkan sistem demokrasi langsung dengan kondisi masyarakat yang kurang melek terhadap politik. Negara tersebut akan rentan terjatuh pada jurang mobokrasi—pada jaman kuno lebih dikenal dengan sebutan okholokrasi, secara sederhana bisa diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh massa atau segerombolan orang yang tidak paham seluk beluk pemerintahan. Sejatinya, penerapan meritokrasi di sebuah negara sangat bergantung pada kebijakan kaderisasi yang dibuat dan ditetapkan. Seperti di China, sistem kaderisasi pemimpin di sana dibangun oleh pemimpin negaranya sendiri. Sementara di Amerika, walaupun tidak memiliki sistem kaderisasi sebaik di China, tetapi parlemen dan pembuat kebijakan politik di sana. Mereka merancang aturan yang tegas terkait syarat berikut kriteria calon pemimpin dan sistem pemilihan. Tujuannya tentu agar terpilih orang-orang yang pantas berdasarkan prestasi dan rekam jejak positif.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apabila ditengok berdasarkan indeks demokrasi, Indonesia lebih memiliki kesamaan dengan Amerika Serikat. Indonesia masih tergolong negara yang demokratis. Itu artinya, penerapan meritokrasi di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Apalagi Indonesia menerapkan sistem demokrasi langsung, yaitu seluruh rakyat berdaulat untuk memilih pemimpinnya.

Berdasarkan sistem demokrasi langsung seperti itu, sangat mudah bagi Indonesia terperosok ke arah kakistocracy, seperti halnya Amerika. Bias negara demokrasi mengakibatkan praktik-praktik negatif, semisal politik transaksional, nepotisme, senioritas, konflik kepentingan hingga penyalahgunaan kekuasaan. Agar hal tersebut tidak terjadi, para pemegang kekuasaan dan kebijakan harus memiliki politcal will untuk menerapkan meritokrasi di semua lini pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Political will itu bisa berbentuk kebijakan-kebijakan yang sistematis dan selektif agar bisa menjaring kader pemimpin yang kompeten.

Walakhir, fenomena transisi kekuasaan yang terjadi saat ini di Indonesia sarat akan konflik kepentingan. Hal yang kemudian ditakuti bersama adalah terpilihnya orang-orang yang kurang berkompeten dan duduk dalam jabatan kepemimpinan tertentu. Sementara ke depan, masalah dan tantangan Indonesia akan semakin pelik. Dibutuhkan orang yang betul-betul berkompeten untuk memimpin negara maritim ini. Upaya ini lantas memunculkan tantangan lain, ketika semua orang merasa berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin di negara yang “katanya” menjujung tinggi nilai-nilai demokrasi.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Verified by MonsterInsights