Esai
Trending

Menakar Keadilan Lewat Interaksi (Media) Sosial

4.89/5 (9)

Berlakulah adil sejak dalam pikiran“, bagi penikmat karya Pramoedya Ananta Toer, ungkapan tersebut sudah tidak asing didengar. Secara khusus, ungkapan itu muncul dari sosok Jean Marrais yang menjadi sahabat Minke selaku lakon utama dalam Tetralogi Buru. Minke digambarkan sebagai seorang pribumi yang terpelajar, sehingga ungkapan Jean tentang sikap adil tersebut seolah menggugat naluri intelektualnya. Sedangkan Jean adalah mantan anggota serdadu kompeni yang berasal dari Prancis, ia pensiun dini dan memilih jalan hidup menjadi seniman sejati. Mereka berdua juga jadi rekan dekat dalam usaha mebel kecil-kecilan yang digeluti bersama. Di samping itu, keduanya sering terlibat diskusi dalam perbincangan intelektual, dinamika bangsa, hingga wacana politik global.

Ucapan Jean di atas tadi seolah menyihir pola pikir Minke yang sebelumnya banyak tertakjubkan oleh pengaruh hegemoni dan modernitas Barat. Dikisahkan dalam roman bagian kedua, Anak Semua Bangsa, Minke dituduh tidak mengenali bangsanya sendiri tersebab ia tidak mampu menulis dengan menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Ia merasa gundah gulana lantaran tuduhan itu (pikirnya) ada benarnya juga. Di antaranya, ia merasa tidak adil karena banyak persoalan hidup yang dihadapi masyarakat pribumi dari golongan petani, buruh atau pedagang yang tidak diketahuinya sama sekali. Jadilah Minke kemudian sosok yang selalu berusaha menimbang-nimbang keadilan ketika dihadapkan pada sebuah pilihan sikap ataupun tindakan. Ia pun mulai berinteraksi dengan masyarakat dan menuliskan jalan kehidupan mereka agar bisa dimuat di surat-surat kabar, sehingga didengar oleh penguasa serta khalayak banyak.

Kegelisahan Minke yang disuguhkan Pram dalam karyanya itu saya rasa wajar dan realitis. Lantaran ketidakadilan dalam alam pikiran akan menghasilkan laku-laku yang bisa jadi menyalahi kodrat dan norma kemanusiaan. Misalnya saja jika kita melihat kemunculan sikap fanatisme golongan, keyakinan, bahkan agama sekalipun, itu tidak terlepas dari ketidakberdayaan seseorang untuk berlaku adil sejak dalam pola pikir. Berangkat dari pengalaman, saya pribadi pernah menyaksikan sebuah bentuk ketidakadilan dalam suatu perbincangan wacana intelektual.

Pada salah satu kesempatan itu, saya terlibat dalam diskusi publik yang menghadirkan seorang pakar ideologi sektarian. Saat sesi tanya jawab, saya meminta penjelasan dari pemateri terkait pandangannya terhadap konflik sektarian yang terjadi di Timur Tengah. Sebagai penguat argumentasi, saya menghadirkan pendapat dari seorang tokoh yang mengatakan bahwa konflik di Timteng bukan sekadar persoalan antara Sunni dan Syiah. Akan tetapi, motif untuk menguasai Sumber Daya Alam yang dimotori oleh korporasi Barat lebih dominan. Sehingga untuk mencapai hasrat eksplorasi alam itu mereka memunculkan gejolak api perpecahan di tengah masyarakat. Padahal realitanya, jauh sebelum itu terjadi, masyarakat di sana mampu hidup rukun dan berdampingan. Sampai datanglah fitnah dan ujaran kebencian antar-kelompok dan golongan di tengah etnis yang beragam itu. Demikian pendapat tokoh yang saya utarakan pandangannya di hadapan pemateri.

Selanjutnya di luar sangkaan, pemateri dalam diskusi publik yang saya hadiri itu malah mengklaim tokoh tersebut sebagai sosok kontroversial dan sangat tidak layak dijadikan rujukan. Saya pun merasa kecewa, sebab bukan jawaban argumentatif yang saya dapatkan dari penuturan akademisi sekaligus peneliti dalam sebuah lembaga independen itu. Justru ia hanya menanggapi pertanyaan saya dengan pandangan subjektif yang saya rasa jauh dari sikap adil dan berimbang. Ditambah lagi pemateri seolah menghakimi penuh terhadap tokoh yang saya kemukakan pandangannya di awal. Dari pendapat subjektif akademisi tersebut, saya merasa ada sebentuk ‘kezaliman’ dalam menyikapi perbedaan pandangan intelektual dan keyakinan. Saya berasumsi pemateri hanya berusaha membangun opini publik dengan menutup wacana argumentasi tokoh yang saya sodorkan melalui bumbu-bumbu retorika saja.

Iklan

Lebih luas lagi, ketika kita melihat fenomena pada masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, gejala yang mengarah pada klaim kebenaran pribadi atau golongan seperti halnya pengalaman saya marak ditemukan. Seorang yang ditokohkan sekalipun bukan pakar di bidangnya seakan memiliki kuasa untuk membungkam setiap orang yang berbeda dengan pandangannya sendiri. Sebab rata-rata ia didukung oleh massa yang cenderung fanatis dan fundamentalis. Sehingga tidak jarang juga kalangan intelektual kita tidak adil—atau dalam istilah lain tidak objektif—dalam memberikan penjelasan atau menghadirkan sebuah wacana intelektual maupun keagamaaan.

Apalagi jika mengaca pada masyarakat awam kita yang di tahun pemilu ini acap kali tidak berlaku adil dalam menyikapi sekat perbedaan. Fanatisme golongan begitu tumbuh subur menjangkiti beberapa elemen bangsa. Ujung-ujungnya mereka sering diributkan dengan perdebatan-perdebatan pandangan politis yang non produktif dan cenderung emosional. Sehingga dari situ lantas berpotensi menimbulkan perpecahan serta perselisihan. Sebagaimana dikutip oleh Trias Kuncahyono; astronom dan filosof perempuan pertama Indonesia, Karlina Supelli yang mengatakan keyakinan agama dan keyakinan intelektual bila terjebak pada dogmatisme akan melahirkan fanatisme dan ekstrimisme; yang pada gilirannya akan memunculkan tindakan kekerasan dan kebrutalan, baik atas nama agama maupun atas nama pengetahuan (Karlina Supelli dkk:2011).

Trias Kuncahyono melanjutkan pandangannya terkait gejala fanatisme masyarakat Indonesia yang terjebak pada ranah dogmatis an sich ini. Menurutnya, seseorang dapat memilki keyakinan religius ataupun keyakinan intelektual tanpa menjadi dogmatis. Seseorang menjadi dogmatis ketika ia memaksakan keyakinannya kepada pihak lain dengan menggunakan kekuatan-kekuatan institusional, dan ketika ambisinya atas suatu keyakinan menjadi totaliter sehingga menutup fleksibilitas keberagaman penafsiran (Trias Kuncahyono dkk:2018). Klaim kebenaran sepihak yang bermuara dari ketidakadilan sejak dalam pikiran itulah yang seharusnya mulai dibenahi oleh masing-masing individu.

Dalam hal menyikapi perbedaan dan melatih sikap adil, gagasan Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq, seorang pakar filsafat dalam bukunya Tamhid li al-Falsafah cukup menarik untuk kita telaah bersama. Beliau mengutip pendapat salah seorang filsuf Jerman, Karl Jaspers yang mengatakan, “Secara umum pola pikir awal sebuah bangunan teori filsafat terbentuk dari beberapa komponen elementer, di antaranya: ketakjuban akan alam semesta, lalu membuahkan skeptisme yang nantinya melahirkan pengujian terhadap premis-premis global. Semua itu terbungkus dalam usaha keinginan untuk menumbuhkan komunikasi intensif, aktif dan produktif antar sesama manusia.” Ungkapan filsuf Jerman ini ingin mengafirmasi sikap adil dalam pikiran yang kelak menghasilkan relasi sosial yang komunikatif dan produktif tanpa harus menimbulkan gesekan antar-kelompok masyarakat.

Prof. Hamdi lebih lanjut menjelaskan, pergeseran cara pandang manusia saat ini yang cenderung konsumtif dan fanatis terhadap golongan lain disebabkan oleh hilangnya semangat empati serta sikap tulus terhadap sesama. Tawaran wacana dari beliau berupa konstruksi infrastruktur komunikasi antar masyarakat hemat saya cukup relevan. Lantaran saat ini kita dihadapkan pada persoalan kengototan akan pendapat pribadi atau golongan. Sebab, ketika kita sudah mampu berpikir adil dengan mewujudkan komunikasi yang aktif dan produktif tanpa memandang latar belakang apapun, maka saat itu juga kita telah berhasil mengikis fanatisme pribadi atau golongan. Alhasil, ilustrasi cara Minke yang berusaha mengolah ucapan Jean dengan membangun komunikasi bersama masyarakat pribumi di kala itu menjadi menemu sisi relevansi dan urgensinya.

Facebook Comments

Nilai Kualitas Konten

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close