Opini
Trending

Sisi Lain Ramalan Indonesia Bubar

5/5 (1)

Ada sisi yang menarik dari pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait ramalan Indonesia bubar tahun 2030. Yaitu ketika ia mengaitkan ekonomi sebagai faktor pemicunya. Namun ungkapan itu memang patut dicurigai di sisi lain, jika melihat ungkapan tersebut dimunculkan menjelang pencalonan capres bulan Agustus nanti.

Kecurigaan tersebut muncul dari beberapa pengamat politik, bahwa Prabowo—di dalam pidatonya, memang sedang menyerang pihak-pihak tertentu. Sehingga membuat mayoritas reaksi yang dimunculkan adalah penolakan.

Beberapa pihak lain, menilai ramalan tersebut tidak realistis, bersifat asumtif, lebih-lebih rujukannya berdasar riset fiksi (novelis asing). Ungkapan Prabowo dinilai menjadikan masyarakat pesimis dan banyak memakai bahasa sentiment pribadi yang cenderung sarkas. Sehingga ramalan itu tak harus untuk ditanggapi secara serius, sebagaimana diungkapkan presiden Joko Widodo saat menunjukkan sikapnya di hadapan pers.

Sebenarnya, mengkaji ramalan Prabowo tanpa disertai tendensi politik, akan menjadi suatu wawasan  reflektif seputar kebangsaan. Sehingga menurut saya, masyarakat dan para tokoh elite bisa menerima peringatan Prabowo dengan pikiran terbuka, kritis, dan konstruktif. Hal ini sebagaimana diamini oleh Buya Syafi’i Ma’arif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Bahwa boleh-boleh saja kita menerima peringatan Prabowo sebagai warning untuk menjaga keadaan bangsa Indonesia akhir-akhir ini.

Ketika membincang konteks ekonomi Indonesia dan persoalan kapitalisme asing, kita akan menemui kesulitan dalam mencari solusi. Sebab sejak era reformasi tahun 98, setiap presiden RI telah berupaya semaksimal mungkin untuk menahan (meminjam bahasa Prof Mahfudz MD) imbas ‘Kejahatan Jabatan’ masa lalu yang seolah menyandera kita hingga sekarang. Misalnya, seperti kasus perpanjangan kontrak Freeport. Jika ditelisik, sebenarnya kasus itu merupakan hasil kongkalikong DPR yang ‘menjual’ undang-undang pada pihak Freeport saat itu. Hal semacam inilah yang sebenarnya telah melanggengkan kaum borjuis asing untuk terus mengekploitasi lahan di Indonesia secara semena-mena.

Efek sampingnya, di masa pemerintahan Pak Joko Widodo, kapitalisme terus melanggengkan diri dalam aspek pembangunan Infrastruktur— yang oleh sebagian pihak dinilai akibat kebijakan neoliberal pemerintah. Mulai dari pembangunan hotel, perusahaan, bandara dan lain sebagainya, telah membuat sirkulasi persaingan kerja dan penguasaan aset menjadi lahan basah kerja kaum kapitalis. Terutama bagi pengusaha asing yang sebagian besar telah menduduki post-post stategis di Indonesia.

Pembahasan seperti ini, selain menurut saya sedikit rumit, kita sebagai rakyat seyogianya mempercayakan pemerintah–sebagai pihak yang berwenang, untuk mencarikan solusi. Toh optimisme Presiden Jokowi dalam meyakinkan kita bahwa Indonesia di tahun 2030 menduduki peringkat ke-7 dalam kemajuan ekonomi, juga bukan main-main. Lebih-lebih jika melihat ramalan Indonesia bubar hanya didasarkan hasil riset fiksi. Wabakdu, antara optimisme Jokowi dan pesimisme Prabowo menurut saya bukan suatu hal yang harus dipertentangkan. Apalagi hanya untuk membangun narasi populis dalam memenangkan persaingan Capres 2019.

Ancaman Neokolonialisme
Menurut saya, hal yang paling ditakutkan masyarakat Indonesia dari dulu hingga kini adalah  ancaman penjajahan. Bisa dibayangkan saat dulu Indonesia dijajah Belanda selama ratusan tahun; saat kebebasan, hak milik, keyakinan, bahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat habis dirampas oleh Belanda saat itu. Keadaan seperti ini seolah menjadi fobia terbesar yang tak diharapkan masyarakat untuk terulang kembali. Termasuk ketika isu “penjajahan” pekerja Cina mengemuka. Barangkali, pada konteks inilah ramalan disintegrasi Indonesia tahun 2030 Prabowo menemukan momentum untuk kita refleksikan bersama.

Munculnya kolonialisme erat kaitannya dengan faktor ekonomi, baik sebagai sebab keterjajahan ataupun motif kekayaan sumber daya. Bisa saja kemerosotan ekonomi suatu bangsa akan menjadi faktor keterjajahannya atas bangsa lain. Sebagaimana pendapat intelektual dan orator ulung Maroko, Allal al-Fasi (1910-1967 M) bahwa keterjajahan Maroko oleh Perancis sejak tahun 1912 sampai bisa merdeka pada 1956, diakibatkan kemerosotan ekonomi yang kemudian juga berdampak pada krisis pemikiran dan sosial bangsa Maroko saat itu.

Untuk menghadapi krisis ekonomi tersebut, sejak 1934 al-Fasi memimpin partai Nasionalis Maroko (Hizb al-Wathani) yang bergerak untuk menghalau kebijakan-kebijakan kolonialisme demi menstabilisasi keadaan ekonomi dan sosial. Hingga berpuncak pada tahun 1963, Allal al-Fasi mampu mendeklarasikan kesuksesan gerakan Ta’âduliyah al-Iqtishâdiyah wa al-Ijtimâiyah, “Stabilisasi sektor ekonomi dan sosial” di Maroko.

Dari sini, ramalan Indonesia “bubar” 2030 bisa terjadi. Dimulai ketika Indonesia dijajah secara ekonomi. Ketika faktor ekonominya telah merosot, puncaknya akan menarik bangsa kolonial untuk kembali menduduki Indonesia. Sekarang, apakah kapitalisme yang tengah merajalela merupakan salah satu upaya penjajahan mereka secara diam-diam. Lebih-lebih ketika diperkuat dengan fakta eksploitasi antek asing atas lahan-lahan di Indonesia. Dengan pemahaman semacam ini, kita bisa mengantisipasinya dan jauh-jauh hari menghindar dari kemungkinan datangnya neokolonialisme abad 21 (penjajahan kaum kapitalis) atas Indonesia. Yaitu dengan menanamkan kewaspadaan pada praktik kapitalisme personal dan kosporasi.

Facebook Comments

Nilai Kualitas Konten

Tag
Tampilkan Lebih Banyak

Lukman Hakim Rohim

Koordinator Lakpesdam PCINU Mesir, alumnus Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.

Artikel Terkait

Back to top button
Close