Simposium Internasional ke-18 PPI Dunia: Tuan Rumah yang Tidak Diundang
Begitulah sambutan Kuncoro Giri Waseso, Duta Besar Indonesia untuk Mesir di acara pembukaan Simposium Internasional ke-18 PPI Dunia (SI PPID).
“Ketika kita sudah merdeka tapi belum mendapat pengakuan kemerdekaan, diaspora Indonesia di Mesir berjuang mengambil langkah diplomasi. Perjuangan ini menghasilkan pengakuan dan bantuan dari negara Mesir kepada Indonesia sebagai negara merdeka.”
Begitulah sambutan Kuncoro Giri Waseso, Duta Besar Indonesia untuk Mesir di acara pembukaan Simposium Internasional ke-18 PPI Dunia (SI PPID). Acara ini turut dihadiri oleh akademisi, pejabat, diplomat dan penulis sendiri—sebagai perwakilan komunitas media mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir). Ketika mendengar sambutan duta besar, penulis membayangkan uraian sejarah bagaimana giatnya para mahasiswa Indonesia yang menempuh studinya di negeri berjuluk Bumi Kinanah ini. Bayangan tersebut tersebut hadir mengingat dinamika intelektual yang mengisi ruang-ruang pengetahuan di Mesir sangatlah subur dan seolah terus bergerak menuju ketakterhinggaan. Mesir adalah “rumah besar” yang menjadi tempat meriuang para pemikir terkenal. Para pemikir hadir tidak hanya dengan satu corak, tetapi dengan berbagai kecenderungan, sehingga membuat obor diskusi keilmuan terus menyala di tanah ini.
Di dalam Auditorium Muktamar al-Azhar yang menjadi tempat penyelenggaraan acara, penulis mencoba menelisik rangkaian acara yang sudah disusun panitia melalui Instagram resmi @si_ppidunia. Penulis lalu meninjau berbagai tema dan materi yang akan memeriahkan rangkaian acara simposium. Namun, dari seluruh materi yang ada, penulis sama sekali tidak menemukan tema yang berhubungan dengan dunia intelektual Mesir. Hal ini membuat penulis bertanya-tanya: sebagai tuan rumah, apa saja yang sudah disiapkan oleh PPMI Mesir? Apakah PPMI Mesir hanya sebatas menyediakan tempat dan tenaga saja? Lalu, bagaimana bisa kekhasan pengetahuan Mesir tidak hadir di auditorium mewah ini untuk bisa berpartisipasi dalam kemajuan Indonesia?
Melihat sejarahnya, SI PPID merupakan forum ilmiah dan organisasional tertinggi yang rutin digelar setiap tahun oleh PPI Dunia. Tujuan kehadiran forum ini tidak lain sebagai wadah konsolidasi intelektual, diplomasi kebudayaan dan perumusan gagasan strategis pelajar diaspora bagi pembangunan Indonesia. Sudah 18 kali forum ini berlangsung di berbagai negara terhitung semenjak tahun 2009 di Den Haag, Belanda. Hasil dari forum yang diselenggarakan oleh PPI Dunia ini akan langsung diserahkan kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait di Indonesia sebagai bentuk kontribusi nyata suara pelajar diaspora. Dari sini, sudah jelas bahwa SI PPID ini memiliki visi dan nilai yang jelas. Oleh karena itu, manajemen yang presisi mesti dihadirkan untuk mewujudkan visi bernilai itu.
Kini, simposium ini sudah memasuki tahunnya ke-18 dan PPMI Mesir menunjukkan bagaimana manajemen acara yang baik. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana rapinya media sosial simposium di platform Instagram. Setiap informasi disampaikan dengan kemasan yang menarik. Tidak lupa tata letak unggahannya pun sangat diperhatikan. Selain itu, berbagai fasilitas mewah tidak luput dari daftar inventaris panitia. Setelah itu, dengan berbagai kemewahan yang mengemas acara ini, ketepatan waktu juga menjadi poin yang perlu diapresiasi di simposium ini. Hal itu dipandang tidak boleh absen mengingat forum ini turut dihadiri oleh pembicara dan tamu undangan dari kalangan pejabat serta institusi terkemuka. Semua itu menjadi wajah simposium yang tahun ini direpresentasikan oleh PPMI Mesir.
Sayangnya , kemewahan itu hanya berhenti tepat di permukaan. SI PPID tahun ini berhasil memberi kesan istimewa kepada tamu, menepati jadwal dan mengisi layar Instagram dengan estetika yang rapi. Namun, dalam lapisan yang lebih dalam, ia sama sekali tidak menjawab satu pertanyaan paling mendasar: pembahasan khas Mesir apa yang bisa disumbangkan untuk kemajuan Indonesia dan tidak ditemukan di tempat mana pun? Jika pertanyaan itu diajukan kepada rangkaian acara simposium ini, jawabannya adalah: nihil.
Di titik ini, penulis sangat menyayangkan kehadiran judul pembahasan yang asing dari ranah Masisir. Materi-materi yang hadir—seperti akal imitasi dan energi terbarukan—itu penting, tetapi Mesir menyimpan kekayaan epistemologi lain yang tidak dimiliki negara mana pun. Gejolak geopolitik Timur Tengah, moderasi beragama al-Azhar, hingga tradisi manuskrip dan keilmuan Islam klasik yang tersimpan rapi hanya bisa disampaikan oleh orang-orang yang hidup di Mesir. Jika pembahasan ini absen, penulis melihat tuan rumah hanya sebagai ”buruh kasar” untuk panggung yang menyediakan pembahasan populer saja.
Yang lebih disayangkan, panitia dengan sadar mengundang Fadli Zon—tokoh kontroversial yang meragukan kesaksian korban pemerkosaan massal 1998—sebagai pembicara di forum simposium. Ini menunjukkan adanya mekanisme kurasi yang sembrono, selain juga mengindikasikan cara berpikir oportunis dari panitia penyelenggara. Mengundang Fadli Zon dalam forum sebesar simposium adalah sebuah kelalaian yang disengaja dan itu artinya, secara tidak langsung, panitia turut membenarkan narasi-narasi pseudo yang selama ini diproduksi oleh Zon.
Padahal, sosiolog Iran, Ali Shariati dalam Religion vs. Religion memperingatkan bahwa wacana intelektual bisa melayani kebenaran atau melayani kekuasaan. Ketika panitia simposium mengundang tokoh yang sedang mengaburkan sejarah bangsanya sendiri, panitia pada dasarnya tidak sedang bersikap netral. Akan tetapi, secara tidak sadar mereka sedang memberikan legitimasi kepada wacana yang melayani kekuasaan. Pilihan panitia itu adalah kontradiksi yang paling nyata dari sebuah simposium yang mengeklaim dirinya sebagai forum ilmiah diaspora Indonesia.
Walaupun begitu, tetap ada suara yang meneriakkan kebenaran. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah wa al-Qanun (SEMA FSQ) secara terbuka menyuarakan keberatan terhadap kehadiran Fadli Zon sebagai pembicara di simposium ini. SEMA FSQ juga tidak hanya berhenti pada keberatan, tetapi juga membuka ruang diskusi terbuka bagi seluruh Masisir untuk membicarakan persoalan ini secara lebih jernih. Langkah SEMA FSQ ini bukan gangguan terhadap simposium, melainkan adalah bukti bahwa pengetahuan dan keberanian intelektual masih ada di sebagian kalangan Masisir. Justru karena suara itu terpaksa bergerak di luar panggung resmi, ia membuktikan betapa sempitnya panggung resmi itu untuk menampung kebenaran.
Seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, SI PPID merupakan acara tahunan dengan tuan rumah yang berbeda-beda. Pergiliran tuan rumah ini dikarenakan tersebarnya mahasiswa Indonesia di seluruh dunia, sehingga setiap tempat memiliki pandangan pengetahuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, seharusnya tuan rumah tidak hanya menyediakan tempat dan tenaga saja, apalagi hanya mengagendakan jalan-jalan panjang bersama delegasi. Lebih dari itu, tuan rumah perlu menawarkan pengetahuan yang tumbuh subur dari negara tempat mereka berdiaspora. Kemudian, tugas delegasi dari penjuru dunia yang lain adalah sebagai pembanding dan pengkritisi pengetahuan yang hadir apakah pengetahuan tersebut cukup kompatibel dengan keadaan Indonesia atau sebaliknya.
Dalam hal ini, penulis mencoba menawarkan bagaimana pengetahuan benar-benar layak sampai ke meja simposium, sehingga bisa memberikan kontribusi dan tidak terkesan main-main. Ada tiga lapisan yang harus bekerja secara berurutan. Pertama, mahasiswa harus mengolah pengalaman dan pengamatan mereka terhadap realitas negara yang sedang mereka hidupi menjadi gagasan yang tersistem dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, gagasan itu harus melewati proses deliberasi yang jujur bersama seluruh delegasi dari penjuru dunia. Melalui proses deliberasi, gagasan tersebut dapat terlebih dahulu diperdebatkan, dikritisi dan diuji relevansinya untuk kemudian diterapkan dalam konteks Indonesia. Ketiga, bila gagasan tersebut dirasa relevan, barulah ia disampaikan kepada pemerintah Indonesia sebagai representasi pengetahuan diaspora yang sesungguhnya, bukan sekadar daftar aspirasi yang disusun tergesa-gesa. Tanpa tiga lapisan ini, sesuatu yang disampaikan kepada pemerintah bukanlah suara pelajar diaspora Indonesia, melainkan suara penyelenggara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan muatannya.
Sudah 8 dekade setelah perjuangan mahasiswa Indonesia di Mesir sehingga dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka meriung membangun gagasan, lalu mengonsolidasi gerakan berdasarkan gagasan itu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Hari ini, mahasiswa Indonesia kembali berkumpul di Mesir dalam sebuah forum intelektual bertajuk simposium internasional untuk sama-sama merumuskan ulang gagasan bagi Indonesia. Namun, di negeri yang kaya akan warisan keilmuan ini, khazanah pengetahuannya sendiri justru absen—ibarat tuan rumah yang tak diundang. Absennya diskursus epistemik khas kemesiran ini sungguh disayangkan karena akhirnya tidak ada yang bisa didiskusikan mengenai sejauh mana pelajar diaspora Mesir akan berkontribusi untuk bangsanya.
Kita tentu sama-sama mengharapkan kebaikan untuk Indonesia melalui generasi mudanya. Oleh karena itu, pola pikir yang melihat kemewahan semata sebagai sebuah prestasi harus dihentikan. Kita harus melihat sisi substansi yang hadir dari setiap acara yang akan diselenggarakan. Jika hal paling mendasar seperti tema dan materi saja tidak dikaji secara teliti, serius dan penuh pertimbangan, maka kegagalannya bukan terjadi ketika acara berlangsung, tetapi hadir jauh dari sebelum acara ini dimulai.
Penulis: Arzqilail Muhammad Nadzara
Editor: Muhammad Jihan Muqodas



